Jumat, 21 November 2014

Petani dan Nelayan yang Pertama Rasakan Dampak Kenaikan BBM

H.Ma'mur Hasanuddin,MA
PKSKABBANDUNG. Kenaikan BBM bersubsidi yang diumumkan Presiden Jokowi dari Rp.6500 menjadi Rp.8.500 untuk bensin dan solar Rp.5.500 menjadi Rp.7.500, secara spontan akan menggelembungkan angka kemiskinan.

"Penggelembungan angka kemiskinan ini akan sangat reaktif apabila pemerintah tidak segera menetralisir dengan program tepat sasaran dan jangka panjang," Anggota Komisi IV DPR RI Ma’mur Hasanuddin kepada RMOL, Rabu (19/11).

Menurut Ma’mur, Petani pedesaan dan nelayan masyarakat pesisir adalah kelompok pertama yang akan merasakan dampak signifikan akibat kenaikan BBM bersubsidi. Dan kedua kelompok masyarakat ini mendominasi angka kemiskinan nasional.

Berdasarkan data statistik dari BPS, per Maret 2014, jumlah penduduk miskin sebesar 28,3 juta jiwa yang tersebar di kota dan desa atau 11,25 persen dari penduduk Indonesia. Standar yang digunakan sebagai batas kemiskinan berdasar pendapatan perkapita perbulan sebesar Rp. 302.735. Padahal, standar yang di pakai BPS masih terlalu rendah.

"Dengan angka Rp 300 ribuan perkapita bulan, artinya hanya 10 ribu perkapita perhari. Padahal untuk hidup layak saat ini seharusnya Rp 30 ribu perkapita perhari, yang artinya Rp.900.000 perkapita perbulan," jelas Ma’mur.

"Saya sangat yakin, apabila standar kemiskinan Rp.900.000 perkapita perbulan, jumlah penduduk miskin di negeri ini bisa dua atau tiga kali lipat jumlahnya yang bisa menembus angka 30 persen lebih penduduk Indonesia," tukas Ma’mur.

Pada kenaikan BBM kali ini, Ma’mur sangat tidak yakin dengan pemerintah dapat menjamin semua harga selain BBM yang naik, harga komoditas lain tidak akan berubah. "Dapat dipastikan, bahwa kenaikan BBM ini akan menjadi bola salju beban ekonomi rakyat. Harga semua komoditas akan mengekor kenaikan BBM, karena semua barang sangat terpaut dengan distribusi. Beban ekonomi ini akan semakin membesar yang berujung pada penggelembungan angka kemiskinan," ujar politisi Fraksi PKS ini.

Pada kenaikan BBM tahun 2012, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5 persen. Sedangkan saat ini, pertumbuhan hanya 5,1persen. Pada kenaikan BBM bersubsidi kali ini, diperkirakan pada bulan Desember mendatang pertumbuhan ekonomi akan di bawah 5 persen. Dengan kondisi ini, perlu antisipasi pemerintah akan ledakan pengangguran. Pemerintah tidak boleh menutup mata jika ada Perusahaan swasta kecil menengah akan mengalami gulung tikar akibat tidak mampu menanggung biaya produksi yang semakin besar. Belum lagi jika ada tuntutan dari karyawan yang akan meminta kenaikan gaji.

"Saya meminta kepada pemerintah, untuk mewaspadai dengan cermat di semua sektor akan terjadi kemiskinan secara masif di negeri ini dalam waktu satu tahun ke depan. Dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengendalikan situasi ini untuk dapat membalikkan keadaan. Jangan rakyat selalu jadi korban akibat salah kebijakan," demikian Ma’mur Hasanuddin. [rus]


Dikutip dari    :  http://politik.rmol.co/read/2014/11/19/180349/Petani-dan-Nelayan-yang-Pertama-Rasakan-  Dampak-Kenaikan-BBM-

Jumat, 31 Oktober 2014

MantaPKS,Inilah Mentri pertama yang melaporkan LHKPN

PKSKAbBandung.com - Eks Menteri Pertanian Suswono siang ini mendatangi gedung KPK. Suswono datang untuk melaporkan harta kekayaannya.

"Jadi saya datang untuk melaporkan harta kekayaan setelah selesai menjabat sebagai menteri, sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Suswono di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2014).

Dalam aturan yang berlaku, seseorang yang baru selesai menjabat sebagai pejabat negara memang wajib melaporkan harta kekayaannya. Sehingga, bisa diketahui ada tidaknya peningkatan atau penurunan jumlah hartanya selama menjabat.

Lalu berapa harta Suswono setelah menjabat sebagai menteri?

"Itu nanti sajalah, kan pasti diumumkan oleh KPK," jelas politisi PKS ini diiringi tawa.

Suswono merupakan mantan menteri era SBY yang pertama melaporkan harta kekayaannya. Dalam peraturan, ada waktu dua bulan bagi para mantan penyelenggara negara untuk melaporkan hartanya.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada satu pun menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo yang melaporkan harta kekayaannya. Pihak KPK mengimbau agar para menteri segera melaporkan hartanya. [detik/im]





Rabu, 29 Oktober 2014

Profil Tedi Surahman, SE : Siap Menjadi “TEMAN” yang baik

Tedi Surahman SE (43 tahun), seorang pengusaha sukses yang tinggal di Kp. Sukabirus Ds Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kab Bandung.

Dikaruniai 3 orang anak dari buah pernikahannya dengan Ane Rostiana, seorang guru di sebuah Sekolah Menengah Pertama.

Sebelum jadi anggota dewan, aktivitas harian Tedi adalah sebagai Direktur CV. Anugerah Bumi Lestari, juga mengelola usaha di bidang budidaya ikan dan sebagai pemilik Anugerah Elektronik yang saat ini telah memiliki 15 orang pegawai.

Pria yang akrab disapa “Teman” (Tedi Surahman) saat kampanye ini, disamping aktif di partai, juga berperan di lembaga sosial, dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya sebagai Pembina Forum Silaturahim Pemuda Islam, Pembina PJSU, dan Ketua Yayasan Lentera Keluarga Sejahtera.

Harapan besar tersandar di pundaknya, semoga Kab Bandung jadi lebih baik. •

Senin, 27 Oktober 2014

Profil Ma'mur Hasanudin : Dicintai Pemilihnya, 3 Periode jadi Dewan

H. Ma’mur Hasanudin, MA
Menjadi anggota DPR RI untuk ketiga kalinya adalah bukti betapa H. Ma'mur Hasanuddin, MA dicintai para pemilihnya. Memulai amanahnya sebagai dewan pusat sejak periode 2004-2009 dan 2009-2014, serta terpilih kembali dari Dapil yang sama (Kab Bandung & KBB) untuk periode 2014 - 2019.

Pria yang pernah berkarir sebagai dosen di Al Hikmah Jakarta ini mengenyam pendidikan S.1-nya di Jurusan Ushuluddin Universitas Al Imam Muhammad Ibnu Su'ud Al Islamiyah Arab Saudi serta S.2-nya di bidang dakwah Fakultas Makkah Robithoh Al Alam Al Islami Arab Saudi.

Selama jadi wakil rakyat, pria bersahaja kelahiran 1959 ini pernah menempati posisi di Komisi IV (bidang pertanian) dan BKSAP. Tak heran jika suami dari Hj. Anni Rosyidah ini sangat mengapresiasi pihak-pihak yang menyatakan perang terhadap buah impor. 

Ma'mur beralasan, pembatasan buah impor ini demi mendukung gerakan pengembangan pertanian nusantara. "Buah lokal itu ribuan jenisnya, kita perlu menempatkan posisinya yang baik di hati masyarakat  Indonesia", begitu kampanye yang selalu ia lontarkan.

Mantan direktur untuk Indonesia World Assembly of Moslem Youth ini berharap amanahnya di DPR-RI dapat diembannya dengan baik. •