Entri Terbaru

Prabowo Bertamu ke Rumah Ustad Hilmi Aminuddin

Written By pkskabbandung on Rabu, 23 April 2014 | 20.03



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operasi senyap capres Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk bertemu sengan pimpinan parpol terus berlanjut. Terbaru, Prabowo bertandang ke rumah Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin di Lembang, Bandung, Rabu (23/4).

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, pertemuan Prabowo dengan Hilmi sebagai tindak lanjut setelah berdiskusi dengan Ketua Umum PKS Anis Matta, beberapa hari sebelumnya. Hanya saja, Fadli tidak merinci hasil pembicaraan kedua orang itu.

Dia tidak memungkiri, pertemuan itu sebagai sinyal kedua partai akan berkoalisi. "Tadi pagi, Pak Prabowo bertemu Ustaz Hilmi di Bandung. Komunikasi politik saja," kata Fadli di Jakarta Selatan, Rabu (23/4).

Fadli menyatakan, jalinan koalisi antara Gerindra dan PKS memang masih belum diputuskan. Kendati begitu, ia melihat ada sinyal positif yang ditunjukkan partai berbasis kader dakwah itu.

Menurut dia, Gerindra ingin agar beberapa partai bisa bergabung ke dalam koalisi tenda besar. Dia berharap, PKS, PKB, PAN, dan PPP dapat bersatu untuk mendukung Prabowo memenangi pilpres mendatang. "Khusus PKS, belum sampai menyodorkan nama cawapres, masih membahas visi dan misi ke depan."

Meski ada kecenderungan untuk merangkul semua partai berbasis massa Islam, Fadli juga mengungkap, penjajakan dengan Partai Demokrat juga terus dilakukan. "Kami tidak menafikan umat Islam yang menjadi mayoritas penduduk negeri ini. Kami ingin merangkul sebanyak mungkin partai untuk bergabung ke dalam koalisi tenda besar," kata Fadli

PKS Walau pun hasil Quiq Count 7% tapi jadi penentu Golkar atau Gerindra



http://2.bp.blogspot.com/-v4AL94ewk78/U1aURZOB7fI/AAAAAAAAEZU/AXDFlS_ey8A/s1600/bambang.pngPilpres 2014 semakin dekat, sejumlah tokoh politik dan parpol sudah bergerilya mencari rekan koalisi. Namun Golkar masih meraba-raba berkoalisi, setidaknya anggapan itu muncul dalam Diskusi Konstruksi Koalisi dan Blok Pilpres 2014 yg diadakan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Selasa, 22/4/2014 di komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. 
Diskusi ini sedianya juga akan dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung dan Mantan Ketua MK Mahfud MD namun keduanya berhalangan hadir, dan mewakili politisi aktif Golkar, Bambang Soesatyo turut hadir.
Ditemui seusai diskusi, ketika ditanya soal arah koalisi, Politisi Golkar, Bambang Soesatyo menilai keputusan PKS yang akan menentukan nasib Golkar dan Gerindra " PKS ini posisi yg strategis, dia tinggal kemana bandulnya, jika bandulnya ke Golkar maka Gerindra panik, Gerindra tidak bisa mengusung Prabowo, tapi jika bandulnya ke Gerindra, maka Golkar yg tidak bisa mengusung capres-cawapresnya". ujarnya. 

Lha,  kok malah PKS yg menentukan ya, bukannya PKS diprediksi tak lolos Electoral Treshold oleh lembaga-lembaga survey?
 
 http://tv.detik.com/readvideo/2014/04/22/204849/140422061/061009681/politisi-golkar-nasib-golkar-dan-gerindra-tergantung-bandul-pks?9922032

Punya Persentase Suara Besar, Parpol Jangan "GR" Dulu soal Kursi DPR...

Written By pkskabbandung on Selasa, 22 April 2014 | 16.03



 
JAKARTA, KOMPAS.com — Perolehan suara setiap partai politik peserta Pemilu 2014 sampai saat ini belum selesai direkapitulasi di Komisi Pemilihan Umum. Baru hasil hitung cepat yang sudah bertebaran dari banyak lembaga.

Namun, perkiraan dari hitung cepat yang rata-rata berdasarkan data exit poll dan quick count sudah bisa memberikan gambaran perhitungan sangat awal tentang wajah partai yang akan menghiasi Senayan untuk periode mendatang.

Belajar dari pengalaman Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, perolehan suara yang berselisih jauh di antara dua partai belum tentu memastikan perolehan kursi di DPR juga pasti berselisih jauh. Bahkan, bisa jadi akumulasi perolehan kursi di tingkat nasional dari partai yang suaranya jauh lebih sedikit justru mendapatkan jumlah kursi DPR sama atau lebih banyak. Bagaimana bisa?

Tak selalu samanya proporsi perolehan suara dengan kursi DPR merupakan imbas dari sistem pemilu, yang salah satunya adalah menggunakan sistem suara terbanyak serta perhitungan sisa suara dan sisa kursi dibagi habis di daerah pemilihan. Simulasi sederhana akan memberikan gambaran lebih jelas.

Partai yang bisa punya wakil di DPR

Langkah pertama terkait pembagian kursi DPR adalah menghitung suara sah di tingkat nasional. Semua suara sah, baik untuk partai politik maupun calon anggota legislatif, dikumpulkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Setelah terkumpul seluruh suara sah se-Indonesia, ditentukanlah partai politik yang dapat mengirimkan wakilnya ke DPR. Istilahnya, menyortir partai politik menggunakan ambang batas yang dikenal sebagai parliamentary treshold.

Pasal 208 UU Pemilu 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif menetapkan ambang batas ini sebesar 3,5 persen suara sah suara nasional. Semua partai yang perolehan suara sahnya di tingkah nasional minimal 3,5 persen total suara dapat mengirimkan wakilnya ke DPR. Didapatkanlah jumlah partai yang berhak mengikuti pembagian kursi di daerah pemilihan.

Bilangan pembagi pemilih

Katakanlah dari penghitungan di tingkat nasional itu, ada enam partai politik yang memenuhi ambang batas untuk memiliki wakil di DPR. Pasal 211 Ayat 1 UU 8 Tahun 2012 menyatakan pembagian alokasi kursi dalam Pemilu Legislatif 2014 habis dilakukan di masing-masing daerah pemilihan.

Maka, suara sah partai politik dan calon anggota legislatif di daerah itu dihitung ulang dengan "menyingkirkan" suara partai dan calon anggota legislatif dari partai yang tak lolos parliamentary treshold. Sebutlah tinggal satu juta suara sah.

Pasal 22 UU 8 Tahun 2012 mengatur setiap daerah pemilihan dapat memiliki alokasi kursi antara 3 sampai dengan 10. Misal, sebuah daerah pemilihan mendapat alokasi enam kursi DPR. Saatnya sekarang bicara soal bilangan pembagi pemilih (BPP), sebagai kunci pembagian kursi DPR.

Berdasarkan Pasal 209 Ayat 3 UU 8 Tahun 2012, BPP adalah suara sah pemilu legislatif di daerah pemilihan itu yang sudah dikurangi suara partai berikut calegnya yang tak lolos ke Senayan dibagi dengan alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut.

Menggunakan contoh angka di atas, BPP yang didapat adalah satu juta dibagi 6, alias 167.000 suara. Inilah harga kursi di daerah pemilihan itu, menentukan pembagian kursi tahap pertama. Suara partai yang tak mencapai BPP, akan langsung masuk kategori sisa suara, yang akan terpakai bila masih ada sisa kursi yang tak habis dibagi menggunakan BPP.

Pembagian kursi

Setelah muncul angka BPP tersebut, kembali ke daftar perolehan suara partai politik yang bisa mendapatkan kursi. Untuk mempermudah perhitungan, misalkan enam partai yang menjadi pemisalan dalam simulasi ini mendapatkan suara sebagai berikut:
1. Partai Satu: 260.000 suara
2. Partai Dua: 250.000 suara
3. Partai Tiga: 110.000 suara
4. Partai Empat: 115.000 suara
5. Partai Lima: 125.000 suara
6. Partai Enam: 140.000 suara

Partai yang memenuhi BPP langsung mendapatkan kursi berdasarkan kelipatan BPP. Dari data di atas, partai politik yang langsung mendapatkan pembagian kursi adalah hanyalah Partai Satu dan Partai Dua, masing-masing mendapatkan satu kursi. Sisa suara dua partai ini setelah dikurangi jumlah setara BPP, menjadi sisa suara yang turut dibagi dalam perhitungan tahap dua untuk pembagian sisa suara.

Bila perhitungan partai yang lolos BPP maupun pembagian alokasi kursi di atas menggunakan gabungan suara dari coblosan di lambang partai dan coblosan pada nama calon anggota legislatif, maka penentuan calon legislatif terpilih ditentukan berdasarkan urutan suara terbanyak yang didapat dari coblosan untuk masing-masing calon dari partai yang mendapat alokasi kursi.

Suara dan kursi sisa

Dari perhitungan pertama di atas, masih ada empat alokasi kursi yang belum terpakai. Sisa kursi ini dalam rezim UU 8 Tahun 2012 juga habis dibagi di daerah pemilihan. Caranya?

Dari data di atas, masing-masing partai memiliki sisa suara sebagai berikut:
1. Partai Satu: 93.000 suara
2. Partai Dua: 83.000 suara
3. Partai Tiga: 110.000 suara
4. Partai Empat: 115.000 suara
5. Partai Lima: 125.000 suara
6. Partai Enam: 140.000 suara

Bila pada Pemilu 2009 sisa suara dan sisa kursi dibawa terlebih dahulu ke provinsi, digabung dengan sisa kursi dan sisa suara dari semua daerah pemilihan di provinsi tersebut untuk ditetapkan BPP baru dan sisa kursi dihabiskan di tingkat provinsi, maka pada Pemilu 2014 sisa kursi ini langsung saja dibagi di daerah pemilihan berdasarkan urutan sisa suara terbanyak.

Maka, empat alokasi sisa kursi berdasarkan ketentuan Pasal 212 huruf c UU 8 Tahun 2012 ini diberikan berturut-turut sesuai urutan suara terbanyak kepada Partai Enam, Partai Lima, Partai Empat, dan Partai Tiga. Dengan angka-angka contoh ini, enam partai tersebut mendapatkan masing-masing satu kursi. 

Jangan buru-buru "GR"

Simulasi ini memang hanya menggunakan angka fiktif. Dari simulasi ini, terlihat perolehan suara yang berselisih besar tak otomatis akan menghasilkan konversi kursi yang sama besar selisihnya. Justru, dengan selisih suara yang besar sekalipun, perolehan kursi yang didapat bisa sama persis.

Artinya, jangan besar kepala dulu dengan capaian suara. Jangan-jangan, kalaupun lolos di hitungan tahap pertama, jumlah kursi yang didapat pun bisa dikejar oleh partai yang perolehan suaranya jauh lebih sedikit. Dalam bahasa vulgar, jangan besar kepala dulu.

Peta koalisi pun harus berhitung cermat sampai ke persentase perolehan kursi berdasarkan sistem ini. Bisa jadi, perolehan suara akan mendapatkan konversi kursi dalam persentase setara, bertambah, atau malah berkurang.

Bagaimanapun, syarat pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Pasal 9 UU 42 Tahun 2008 adalah 25 persen suara sah atau 20 persen kursi DPR. Bila hitung cepat Kompas mendekati kenyataan, bisa jadi PDI-P punya kesempatan mencalonkan pasangan calon sendiri dengan basis perolehan kursi.

Bisa jadi pula partai yang mengejutkan perolehan persentase suaranya mengejutkan, ternyata setelah dikonversi menjadi kursi tak terlalu luar biasa. Sebaliknya, partai dengan perkiraan suara saat ini masuk "kelas bawah" papan tengah, justru mendapatkan konversi kursi lebih tinggi. Semua tergantung BPP serta urutan suara terbanyak ketika ada sisa suara dan sisa kursi. Bisa jadi.

PKS Partai politik keren dan profesional


 

PKS Partai Politik dengan mesin sangat profesional.

DetikNews - Tak banyak orang tahu, tanggal 20 April lalu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berulang tahun ke-12. Pengurus PKS sendiri tak mengadakan selebrasi milad partai yang dideklarasikan di lapangan Monas, Jakarta (2003), setahun setelah pendiriannya.

Tampaknya seluruh jajaran kader dan pengurus PKS sedang sibuk mengawal suara di tingkat PPS dan PPK sebelum dilanjutkan ke KPUD Kabupaten/Kota sehingga suasana milad PKS hanya ramai di media sosial.

Dalam usia satu dasawarsa lebih, PKS menunjukkan kinerja lembaga politik yang makin matang, meski sempat dilanda goncangan hebat. Sebut saja kegigihan saksi PKS untuk mengawasi pemungutan dan penghitungan suara sejak di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Banyak saksi dari partai lain atau panitia di TPS yang mengandalkan catatan saksi PKS.

Bahkan, di Kelurahan Batu Ampar, Jakarta Timur -- sebagai contoh kecil -- saksi PKS berhasil menyelamatkan suara PDIP (700) dan Gerindra (400) serta partai lain yang sempat hilang. Kejujuran dalam politik kadang jadi ironi karena posisi PKS di Ibukota Jakarta dipastikan turun di bawah PDIP dan Gerindra.

Namun di Yogyakarta saksi PKS terpaksa melaporkan kecurangan yang dilakukan PDIP, karena hal itu dapat menciderai amanat yang diberikan rakyat lewat kotak suara. Partai manapun pemenang pemilu atau peraih suara terbanyak harus malu, jika ternyata capaian suaranya diwarnai manipulasi.

PKS dengan segala keterbatasannya telah berkontribusi bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. PKS merupakan metamorfosis dari Partai Keadilan (PK) yang lahir dari rahim gerakan reformasi. Dari 12 partai peserta pemilu nasional 2014, hanya segelintir yang reformis, sebagian besar terkena tetesan sejarah Orde Baru.

AHER : Saya Perajurit,Tinggal Tunggu Komandan

Written By pkskabbandung on Senin, 21 April 2014 | 17.01


Ahmad Heryawan (Foto: Oris/Okezone)BANDUNG - Sebagai salah satu tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan (Aher), menyerahkan sepenuhnya soal koalisi pemilihan presiden (pilpres) ke dewan pengurus pusat (DPP).

Ia pun menyambut baik soal gagasan poros baru yang dicetuskan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Amien Rais.

“Apa pun yang namanya demi persatuan kami setuju, karena itu bisa menyatukan seluruh potensi yang ada. Saya prajurit hanya tinggal menunggu perintah komandan saja,” kata Aher kepada wartawan, Senin (21/4/2014).

Saat disinggung lebih lanjut soal koalisi, Gubernur Jawa Barat yang sudah menjabat dua periode itu enggan berspekulasi.

“Kalau untuk rincinya coba tanyakan ke DPP PKS. Coba tanya ke Pak Anis Matta (Presiden PKS)!” ucapnya.

Seperti diketahui, Amien Rais mengusulkan Koalisi Indonesia Raya sebagai pengganti poros tengah. Berbeda dengan poros tengah, Koalisi Indonesia Raya akan menggabungkan partai Islam dan nasionalis.
(ton)

Serba-serbi Pemilu 2014 menarik untuk di analisa,mau tahu?

Written By pkskabbandung on Minggu, 20 April 2014 | 15.40

Berpegang pada pengumuman hasil Quick Count (QC) Pileg 2014, yang menempatkan tidak satupun partai politik mampu mengusung calon presiden (capres) sendiri, seluruh partai saat ini melakukan langkah politik untuk berkoalisi. Tujuannya tentu agar jumlah suara gabungan koalisi bisa memenuhiu syarat untuk mengusung capres, yaitu sebesar 25% perolehan suara nasional atau 20% perolehan kursi DPR-RI.
Ada yang menarik pada peta koalisi yang sedang coba dibangun. Terlihat PDI-P yang berdasar hasil QC memperoleh suara terbesar (19%) begitu agresive melakukan pendekatan ke Partai yang lain. Pendekatan juga terlihat sangat agresiv dilakukan oleh Jokowi sang Capres dari PDI-P. Hanya berselang 1 hari dari pengumuman hasil QC, Jokowi sudah melakukan safari politik keberbagai Parpol, mulai dari Nasdem, PKB, Bahkan ke Golkar.
Ajakan Koalisi Jokowi ini ada yang bersambut, ada yang mengambang, bahkan ada juga yang ditolak mentah-mentah. Nasdem menyambut ajakan dengan tangan terbuka dan tanpa syarat. PKB yang masih menikmati mabuk kemenangan karena peningkatan perolehan suara, nampaknya sedang memainkan kartu untuk tarik-ulur tawaran dengan Jokowi. Sementara Partai Golkar sebagai partai dengan perolehan suara kedua (lagi lagi hasil QC), dengan tegas menolak dan menantang Jokowi di gelanggang PILPRES 2014.
Boleh dibilang sebenarnya PDI-P diujung tanduk. Jika berpegang pada hasil QC maka mau tidak mau, agar pencapresan Jokowi bisa terlaksana, koalisi adalah jalan satu satunya. Dan ini bukan hal yang mudah, sebagaimana analisa ditulisan saya terdahulu (baca disini). Pencapresan Jokowi sebelum pileg  mengadung resiko besar, terutama jika perolehan kursi PDI-P kurang dari 20%. Jika hal itu terjadi maka kemungkinan besar PDI-P akan gagal mengusung capres. Penyebabnya adalah karena Jokowi akan dijadikan musuh bersama oleh Parpol yang lain.
hasil quick count cysrus
Sekarang terbukti, perolehan suara PDI-P yang hanya 18-19% pasti tidak akan mampu untuk mengumpulkan 20% kursi DPR-RI. Terbukti juga akibat perolehan suara ini, terlihat Parpol mengambil sikap “bermusahan” dengan PDI-P. Tidak ada satupun daya tarik PDI-P yang bisa ditawarkan lagi kepada Partai lain, tidak ada satupun strategi rahasia yang masih tersimpan yang dapat menakuti partai yang lain. Tidak ada yang namanya Jokowi Effect di Pileg 2014 yang baru lalu.
PDI-P sekarang menjadi sangat tergantung dengan partai lain, sekecil apapun perolehan suara partai lain tersebut. Dan inilah yang saya maksud PDI-P diujung tanduk dan karir Jokowi dipertaruhkan. Bisa jadi mimpi PDI-P untuk berkuasa kembali harus kandas lagi.

Poros Indonesia Raya, bisa membuyarkan ambisi Jokowi

Dengan kemunculan wacana Poros Indonesia Raya yang dimainkan oleh Amien Rais, dengan merangkul partai-partai Islam dan menggabungkan dengan partai nasionalis, akan menjadi ancaman besar bagi PDI-P, sekaligus bisa membubarkan rencana koalisi yang sedang dibangun dengan Nasdem dan PKB.
amien rais
Jika Partai Islam seperti PKS, PAN, PPP, PBB berkoalisi setidaknya ada 22% Suara nasional terkumpul dan perkiraan saya gabungan kursi PKS, PAN dan PPP setidaknya berjumlah 25% (lihat tulisan saya cara hitung kursi di Dapil), lebih dari cukup untuk memajukan Capres sendiri. Kekuatan koalisi ini akan tidak mudah diabaikan oleh PKB sebagai partai nasionalis berbasis ummat islam, khususnya Nahdatul Ulama (NU). Apalagi PKB sangat memperhatikan suara ulama NU, yang sudah memperingatkan Muhaimin Iskandar (cak Imin) sang Ketua Umum untuk tetap mendukung Capres/cawapres sendiri yang sejak awal di usung, seperti Mahfud MD.
Disinilah saya lihat makin terjepitnya posisi PDI-P. Perkiraan saya, Cak Imin sebagai ketua umum PKB tidak akan begitu saja mengabaikan peringatan Ulama NU. Cak imin saya perkirakan akan ikut bergabung dengan koalisasi Indonesia Raya yang digagas Amien Rais dan partai islam lainnya.
Jika ini terjadi, maka peluang PDI-P mengajukan capres makin berat, apalagi dengan sudah munculnya pendeklarasian Prabowo sebagai Capres dari PPP. Artinya koalisi Indonesia Raya sudah pasti akan terbentuk hanya menunggu waktu saja untuk di deklarasikan. Nasib PDI-P benar benar diujung tanduk.

PDI-P Tergantung Nasdem

Pencapresan Jokowi menjadi sangat tergantung kepada Nasdem, tergantung pada Surya Paloh. Saya tidak yakin dengan perubahan peta akibat munculnya poros Indonesia Raya ini, Jokowi tidak akan tawar-menawar kekuasan dengan Nasdem. Tentu Nasdem yang memiliki sikap perjuangan Restorasi Indonesia, akan memilih parter koalisi yang kemungkinan besar bisa memenangkan Pilpre Juni nanti.
Jika Gerindra, PKS, PAN, PPP, PKB dan PBB sudah berkoalisi, maka hanya akan tinggal Golkar, Demokrat dan Hanura (plus PKPI yang tidak signifikan) yang belum menentukan partner koalisinya. Akbar Tanjung sudah tegas menolak Jokowi, Susilo B Yudhoyono (SBY) sangat tidak mungkin bergandengan dengan PDI-P yang mengusung Jokowi, demikian juga Wiranto dan Harry Tanoe yang pasti tidak bisa menerima Figur Jokowi yang dominan.
Terlihat Jokowi sudah dijadikan musuh bersama oleh semua Parpol karena begitu dominan nya Jokowi saat ini dalam percaturan Politik Tanah Air. Dan makin dijadikan musuh bersama karena sikap PDI-P yang terlihat seperti sudah dikendalikan oleh Jokowi dan kekuatan yang ada dibelakangnya. Apalagi dengan semakin tenggelamnya Megawati oleh pamor Jokowi.
Harapan Jokowi hanya ada pada Surya Paloh dengan Nasdemnya. Mau tidak mau Jokowi harus bisa memenuhi semua keinginan dan harapan Surya Paloh. Jika Jokowi dan PDI-P salah langkah, salah sikap sedikiti saja dan mengecewakan Surya Paloh, maka selesailah Jokowi dan terkuburlah mimpi PDI-P

Golkar Penentu Peta Pilpres

Jika berpegang pada hasil QC dan perkembangan politik akibat munculnya wacana Poros Indonesia Raya, maka peran Partai Golkar sangat menentukan. Orang boleh saja tidak suka dengan Aburizal Bakrie (ical), tapi senyatanya Golkar memperoleh suara 14% Nasional, dan ini jumlah yang tidak kecil. Perkiraan saya, Kursi DPR-RIyang akan dikuasai Golkar akan lebih dari 15%. Golkar hanya butuh 5% kursi saja lagi untuk bisa mengusung Capres sendiri. Walau ada isu peninjauan kembali Ical sebagai Capres Golkar, saya yakin dengan pengalaman politik Golkar, siapapun capresnya, Golkar tetap solid dan bisa mengambil keuntungan.
aburizal-bakrie
Jika dilihat perolehan kursi Golkar yang 15%, maka golkar akan mudah saja menawarkan koalisi dengan Demokrat, apalagi baik Ical dan SBY sudah berpengalaman bersama-sama dalam kabinet. Dan bagi SBY pilihan berkoalisi dengan Golkar adalah pilihan yang paling rasional walau sangat terbuka kemungkinan digandeng oleh Gerindra. Bagi Golkar, menundukan Demokrat cukup menawarkan Kursi Cawapres dan Demokrat sudah memiliki stok cawapres yang cukup dari Konvensi Demokrat.
Sementara bagi Hanura, memilih berkoalisi dengan Golkar adalah pilihan yang paling bijak. Tidak saja karena ideologi yang mereka usung sama, tapi juga bagi Hanura, Golkar adalah rumah asal mereka. Wiranto yang mantan kader Golkar tidak akan terlalu sulit berkomunikasi dengan elit di tubuh partai Golkar.
Jika Koalisi Golkar, Demokrat dan Hanura terbentuk, maka peta politik pencapresan sudah selesai tergambar. Makin terjepitlah Jokowi untuk mewujudkan cita citanya maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014 ini.

Poros Indonesia Raya Harus Terwujud

Dengan kondisi ini, saya yakin Poros Indonesia Raya pasti terbentuk, karena inilah jalan terbaik untuk membendung dominasi Jokowi dan PDI-P. Dan Jika poros ini sudah terbentuk, maka Kemungkinan terbesar Golkar, Demokrat, Hanura dan Nasdem akan bersatu, karena sejatinya keempat partai ini rumah asalnya adalah GOLKAR.
Jika ini terjadi, mimpi PDI-P untuk kembali berkuasa, mimpi PDI-P untuk berbuka setelah berpuasa selama 10 tahun, terpaksa akan dipendam. PDI-P harus kembali menjalankan puasanya.
Skenario inilah yang menurut saya paling mungkin terjadi saat ini, Gerindra dengan Partai partai Islam disatu sisi berhadapan dengan Partai Nasionalis berbasis Kekaryaan disisi lainnya, Sebuah pertarungan yang menarik.

Lantas bagaimana PDI-P ?

Inilah buah keangkuhan politisi yang mengumpan Jokowi sebelum PILEG, buah dari ketidaksabaran akan mencicipi kekuasaan.
Ada jalan lain jika PDI-P ingin berkuasa, yaitu membuang ego nya, membuang wacana “tidak bagi bagi kekuasan”, memulai politik pragmatis tanpa ideaologi, bagi-bagi kursi, bagi-bagi kekuasaan, menawarkan jabatan pada partai yang diajak koalisi. Dan Jika ini terjadi, saya tidak yakin pemerintahan PDI-P jika nanti terpilih akan berjalan efektif. Saya tidak yakin jika ini dilakukan Jokowi akan bisa jadi Presiden idaman Rakyat Indonesia sesuai dengan yang digembar gemborkan Jokowi selama ini.
Sungguh sayang, jika ini terjadi, jika PDI-P gagal lagi menuju kekuasan kali ini. Semoga orang-orang Nasionalis belajar lagi, apa arti kesabaran Perjoangan, apa arti berjuang secara ideologis dan mengedepankan kader kader terbaik.

Penulisn

Ferry Koto

Investor at Wira Investama
Seorang Usahawan, Memimpikan Indonesia Yang Berdaulat, Yang bergotong Royong untuk Mandiri dan Bermartaba

Anis Matta Satu-Satunya Ketum Parpol Islam di Pertemuan Cikini,Keseriusan PKS Menggalang koalisi partai Islam

Written By pkskabbandung on Jumat, 18 April 2014 | 10.00



Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta dalam pertemuan Koalisi Politik Islam di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/4) malam.

Foto: Ricardo/JPNN.Com
Presiden PKS ,Annis Matta

JAKARTA - Pertemuan tertutup antara tokoh-tokoh Islam dengan para politisi dari partai berbasis Islam di Cikini, Jakarta Pusat hingga saat ini masih berlangsung. Sejumlah elit partai juga terus berdatangan.
Namun, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terlihat paling semangat menghadiri forum itu. Delegasi dari PKS dipimpin langsung oleh sang presiden partai, Anis Matta. Dalam rombongan Anis ada Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah dan Ketua Fraksi PKS DPR, Hidayat Nur Wahid.
Sedangkan dari PKB hanya mengutus bendahara umumnya, Bahruddin Nashori. Untuk PAN yang mewakili adalah Amien Rais selaku Ketua Majelis Pertimbangan Partai dan sekretarisnya, Azwar Abubakar. Sedangkan PPP diwakili salah satu fungsionarisnya, Muchdi PR.
Karenanya PKS bida dibilang paling semangat membahas ide koalisi politik Islam. "Saya diundang hadir, tamu di dalam pertemuan ini, jadi isinya seperti apa. Jadi tujuan saya untuk mendengarkan langsung apa idenya, kalau PKS sendiri sampai sekarang masih fokus membereskan perhitungan suara dulu, supaya posisi kita jelas di dalam koalisi," kata Presiden PKS Anis Matta sebelum pertemuan di rumah milik Ratna Hasyim Ning di Cikini.
Sementara Hidayat Nur Wahid yang juga kandidat capres PKS mengatakan, secara prinsip dia menyebut partainya mendukung aspirasi umat Islam yang menghendaki ada koalisi partai Islam. Karenanya ia berharap tidak ada hambatan untuk mengusung koalisi politik Islam.
"PKS mendukung aspirasi itu. Kita dengarkan dengan baik kita perjuangkan. PKS akan berharap untuk itu. Ya bagaimana rekan-rekan yang lainnya bisa boleh untuk berkoalisi mestinya bisa tidak ada hambatan dan tidak perlu dihambat umat Islam," jelasnya.(fat/jpnn)

Sinyal Kuat koalisi Parpol Islam


Pertemuan ormas dan parpol Islam
Sekjen PKS Perkuat Sinyal Koalisi Parpol Islam Usung Capres Sendiri
Jakarta - 5 Parpol Islam berkumpul membahas wacana koalisi parpol Islam dalam pilpres. Apakah tujuan koalisi ini untuk mengusung capres bersama?
"Kemungkinan itu pasti ada," kata Sekjen PKS Taufik Ridho usai pertemuan di Jalan Cikini Raya No 24, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014).
Taufik mengatakan, dalam pertemuan tadi, ormas Islam banyak memberi masukan kepada parpol Islam. Dan parpol yang hadir menampung masukan-masukan itu.
"Partai Islam coba menampung suara keummatannya itu dari ormas-ormas Islam," ujar Ridho.
Taufiq juga mengatakan pertemuan antar parpol dan ormas Islam yang digelar di rumah pengusaha almarhum Hasyim Ning itu lebih banyak diisi dengan curhat tentang kondisi masing-masing parpol Islam, terutama pasca pileg.
"Karena kemarin ormas-ormas sudah serukan pilih parpol Islam, sekarang sudah dipilih dan disampaikan ormas sekarang kebalikannya. Apa keinginanya dari Ormas-ormas Islam itu," tuturnya.
Pertemuan itu digelar tertutup di rumah Hasyim Ning. Hadir perwakilan 5 partai Islam yaitu PAN, PKS, PKB, PPP dan PBB. Sementara perwakikan ormas NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, DMI, DDI, Syarikat Islam dan lainnya.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/04/18/014721/2558992/1562/sekjen-pks-perkuat-sinyal-koalisi-parpol-islam-usung-capres-sendiri?9922022
 
News: Tolak Gugatan 6 Kandidat, MK Putuskan Ridwan Kamil Terpilih Sah Sebagai Wali Kota Bandung. News: FPKS Kab Bandung Tolak Rencana Kenaikan Retribusi Pasar dan Rumah Sakit - Sekretaris FPKS DPRD Kabupaten Bandung Gun Gun Gunawan mengatakan hal tersebut, Dalam hal ini FPKS dengan tegas menolak rencana kenaikan retribusi tersebut dikarenakan masih kurangnya mutu pelayanan sehingga bisa menjadi beban bagi pedagang dan masyarakat Kabupaten Bandung,kata Gun Gun. News: Jabar Rintis Pengiriman Bidan ke Daerah Pelosok. News: Cegah Imigran Gelap, Aher Minta Pemberian Visa Diperketat. News: Wujud Cinta Rakyat, 400 Ribu Kader PKS Bagi Takjil Serentak se-Indonesia. News: Gubernur Jabar Minta Pengusaha Bayar THR Tepat Waktu. News: Gubernur Jabar Klaim Jalan Provinsi Lebih Siap. News: Gubernur Jabar Lepas Klub Swasco Berlaga di Old Traffod.