Home » » PKS: Biaya KUA Mahal, Praktek Kumpul Kebo Merebak

PKS: Biaya KUA Mahal, Praktek Kumpul Kebo Merebak

Written By pkskabbandung on Rabu, 09 Januari 2013 | 11.23

Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddi
PKS Kab Bandung, Jakarta : Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menyesali mahalnya biaya administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, praktek kumpul kebo atau hidup bersama tanpa nikah merebak di masyarakat yang ekonominya sangat batas.

"Banyaknya masyarakat bawah yang hidup bersama tanpa nikah atau kumpul kebo salah satu penyebabnya ialah biaya mengurus administrasi yang cukup mahal," kata Mahfudz saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2013).

Bahkan, lanjut Mahfudz, kalau diambil rata-rara, biaya untuk mengurus administrasi pernikahan lebih dari Rp 500 ribu. Seperti surat keterangan di RT, RW, dan KUA. Belum lagi biaya untuk penghulu yang memang sangat mahal bagi kantong masyarakat kecil.

"Karena rakyat miskin tidak mampu, ya akhirnya bukan hanya kawin siri tetapi kumpul kebo, hidup tanpa nikah. Kan suka ada nikah masal itu kan, dan ternyata pesertanya kebanyakan orang yang kumpul kebo karena tidak mampu secara ekonomi," ungkapnya.

Menurutnya, pembenahan masalah ini sangat sederhana. Yaitu penguatan disiplin dan aturan birokrasi di level aparatur negara paling bawah seperti KUA dan kelurahan. "Jadi tempel saja papan informasi terkait biaya sesungguhnya, dan itu harus murah dan masyarakat disadarkan ini hak mereka dan tidak dipungut bayaran," imbuhnya.

Karena itu, ia yakin bila ada transparansi, masyarakat tak akan memberi uang pelicin. Lalu jika uang sogokan itu tetap dilakukan, pemerintah harus beri sanksi tegas kepada aparatnya dan bukan kepada masyarakat.

"Jadi ini jangan cuma dilihat dari masalah sogokan Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu, tetapi ini menyangkut kepada pelanggaran norma-norma agama," pungkas Ketua Komisi I DPR ini.

*Liputan6.com 
Share this article :
 
News: Tolak Gugatan 6 Kandidat, MK Putuskan Ridwan Kamil Terpilih Sah Sebagai Wali Kota Bandung. News: FPKS Kab Bandung Tolak Rencana Kenaikan Retribusi Pasar dan Rumah Sakit - Sekretaris FPKS DPRD Kabupaten Bandung Gun Gun Gunawan mengatakan hal tersebut, Dalam hal ini FPKS dengan tegas menolak rencana kenaikan retribusi tersebut dikarenakan masih kurangnya mutu pelayanan sehingga bisa menjadi beban bagi pedagang dan masyarakat Kabupaten Bandung,kata Gun Gun. News: Jabar Rintis Pengiriman Bidan ke Daerah Pelosok. News: Cegah Imigran Gelap, Aher Minta Pemberian Visa Diperketat. News: Wujud Cinta Rakyat, 400 Ribu Kader PKS Bagi Takjil Serentak se-Indonesia. News: Gubernur Jabar Minta Pengusaha Bayar THR Tepat Waktu. News: Gubernur Jabar Klaim Jalan Provinsi Lebih Siap. News: Gubernur Jabar Lepas Klub Swasco Berlaga di Old Traffod.